Lahat, Humas
Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara (DJPb) Sumatera Selatan memberikan penghargaan kepada Satuan Kerja Kementerian dan Lembaga di wilayah kerja Sumatera Selatan yang dianggap menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Sumatera Selatan, Lidya Kurniawati Christyana di Hotel Santika Premier Bandara, di sela kegiatan Rapat Koordinasi Anggaran Dalam Bentuk Seminar Ekonomi dan Fiskal Regional Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan dengan tema Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Sinergi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah. Kamis (11/05/2023).
MAN 1 Lahat Mendapatkan Penghargaan Terbaik Ke 2 Se – Sumatera Selatan Dalam Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Implementasi Digipay. Lydia mengatakan, penghargaan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan motivasi satker lain untuk memanfaatkan pembayaran dalam belanja APBN.
“Hari ini apresiasinya baru diberikan untuk kategori KKP, mungkin tahun depan beda lagi dengan penghargaan kepada KPA yang berbelanja di marketplace dan UMKM,” ujar Lydia.
Kepala MAN 1 Lahat Dra.Sumila,M.Pd.I yang didampingi Bendahara MAN 1 Lahat Nani Indarty, S.IP dalam acara rapat dan apresiasi tersebut mengaku sangat bangga dengan torehan prestasi yang didapatkan “ semoga dengan adanya apresiasi ini MAN 1 Lahat akan terus meningkatkan dan mempertahankan kinerja dalam Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Implementasi Digipay” pungkas Beliau
Kartu kredit Pemerintah adalah corporate card yang digunakan oleh satuan kerja kementerian/lembaga negara untuk keperluan operasional dan non operasional. Kartu kredit yang khusus digunakan oleh pemerintah ini dikeluarkan untuk mendukung Inisatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan RI 2013-2025.
Sebagai informasi, terdapat 326 Satker di Sumatera Selatan yang menjadi mitra Kanwil DJPb Sumsel. MAN 1 Lahat, salah satu mitra Kanwil DJPb Sumsel mengaku menyambut baik langkah koordinasi dan pengawalan yang dilakukan agar penggunaan anggaran negara melalui APBN dapat terlaksana dengan lancar. (belle)
